Peraturan yang melatar belakangi maupun yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Program/ Kegiatan pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NOLandasanKaterangan
1UU Nomor 28 Tahun 1999Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2UU Nomor 43 Tahun 1999Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Kepegawaian
3UU Nomor 25 Tahun 2004Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4UU No 35 Thn 2009Narkotika
5UU Nomor 2 Tahun 2011Partai Politik
6UU Nomor 15 Tahun 2011UU Nomor 15 Tahun 2011
7UU Nomor 7 Tahun 2012Penanganan Konflik Sosial
8UU Nomor 8 Tahun 2012Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
9UU Nomor 17 Tahun 2013Organisasi Kemasyarakatan
10UU Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah
11UU Nomor 17 Tahun 2014MPR, DPR, DPD dan DPRD
12PP Nomor 38 tahun 2007Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota
13PP Nomor 39 Tahun 2007Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
14PP Nomor 8 Tahun 2008Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
15PP Nomor 18 Tahun 2013Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan
Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta
Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye
Pemilu Anggota
16Permendagri No. 16 Tahun 2011Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Komunitas Intelejen Daerah
17Permendagri No. 39 Tahun 2011Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009
tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda
dengan Ormas dan LNL Ddlam Bidang Kesatuan
Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
18Permendagri No. 36 Tahun 2010Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Politik
19Permendagri No. 49 Tahun 2010Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi
Masyarakat Asing Di Daerah
20Permendagri No. 50 Tahun 2010Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
21Permendagri No. 29 Tahun 2011Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
22Permendagri No. 38 Tahun 2011Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di
Daerah
23Permendagri No. 57 Tahun 2011Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota
DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
24Permendagri No. 61 Tahun 2011Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah
25Permendagri No. 64 Tahun 2011Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
26Permendagri No. 1 Tahun 2012Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran
Kebangsaan
27Permendagri No. 33 Tahun 2012Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan
Kemendagri dan Pemda
28Permendagri No. 71 Tahun 2012Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
29Permendagri No. 20 Tahun 2013Perubahan Kedua Atas Permendagri No 44 Tahun
2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan
Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik
30Permendagri No. 21 Tahun 2013Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
31Permendagri No. 26 Tahun 2013Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan
32Permendagri No. 7 Tahun 2014Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
33Permendagri No. 28 Tahun 2014Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah Di
TMII
34Permendagri No. 77 Tahun 2014Perubahan Atas Permendagri Nonor 26 Tahun 2013
tentang Perubahan atasPermendagri No. 26 Tahun
2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik
35Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
36Perpres Nomor 23 Tahun 2010Badan Narkotika Nasional
22Permendagri No. 38 Tahun 2011Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di
Daerah
23Permendagri No. 57 Tahun 2011Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota
DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
24Permendagri No. 61 Tahun 2011Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah
25Permendagri No. 64 Tahun 2011Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian